Poligami dalam Pandangan Islam

POLIGAMI

(Dalam Pandangan Islam)

Ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, membawa rahmat dan perubahan besar bagi manusia baik yang berupa ibadah, mu’amalah maupun yang berupa hablum minal ‘alam. Ajaran Islam juga memuat seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari etika, tuntunan kemasyarakatan, tata negara sampai hubungan internasional. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa ajaran Islam sangat aktual dan potensial untuk dijadikan tuntunan hidup dan kehidupan.

Islam juga merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah dan diciptakannya manusia sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dan masyarakat. Allah Swt menjadikan keluarga sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikianlah Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Diantara kaidah-kaidah tersebut disyariatkannya poligami. Poligami inilah yang banyak memberikan persepsi dalam hidup berkeluarga. Mengenai poligami ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang kontra mereka beralasan dengan berlandaskan emansipasi wanita. Membolehkan poligami baginya adalah suatu tindakan yang berarti meletakkan suatu hambatan di hadapan wanita, di tengah-tengah perjalanannya menuju kemajuan masyarakat. Sedangkan bagi yang pro melihat bahwa poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita, meningkatkan dari suasana kehidupan yang diliputi kegelisahan, kehinaan dan terlantar menuju kehidupan berkeluarga yang mulia dan keibuan yang mulia, dimana wanita merasakan kebahagiaan, kesucian dan kemuliaan di bawah naungannya. Poligami juga merupakan salah satu penerapan dari kebebasan wanita dan terlaksananya apa yang dikehendakinya, karena sebenarnya laki-laki itu tidak berpoligami tanpa kemauan wanita.

A. Pengertian dan Hukum Poligami

Poligami ( تعدّد الزوجات ) berasal dari Bahasa Inggris “poligamy” yang berarti seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita. Lawannya Poliandri.

Jumhur Ulama membolehkan secara mutlak (ibahah) berpoligami, bagi laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, berdasarkan ayat 3 surat An-Nisaa:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتمى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسآءِمَثْنى وَثُلثَ وَ رُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ….{ النسآء : 3 }

Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja….” (QS. An-Nisaa: 3)

Ayat ini menjelaskan pokok-pokok berpoligami sebagai berikut: 1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang 2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan di atas, dia tidak boleh beristri lebih dari satu. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berlaku adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa. 3. Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat materi (berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan qasam (pembagian giliran pulang) dan immateri (yang berupa mawaddah wa rahmah, cinta kasih dan sayang). Adapun Standar keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah sebagai berikut:a. Yang dinilai adalah niat yang baik dan amal yang shaleh, yang tentunya di barengi dengan perbuatan yang baik.b. Keadilan dalam hal persamaan antara istri-istri yang ada. Setiap istri sama dengan istri yang lain dalam kapasitasnya sebagai sitri, karena ukurannya adalah hubungan sebagai suami-istri dalam hal kebutuhan yang bersifat materi dan immateri. mengenai kebutuhan yang bersifat immateri Allah Swt menjelaskan secara naluri kemanusiaan dalam firmannya:

وَ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَاكَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا { النسآء : 129 }

Artinya:“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa: 129)

4. Kemampuan Suami dalam hal nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Dalam hukum positif (UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974), masalah poligami dibatasi secara ketat, dalam artian bila seorang suami akan bersitri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dan pengadilan akan memberikan izin apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1 Adanya persetujuan dari istri/istri-istri 2 Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka 3 Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

B. Pendapat Ulama Mengenai Poligami

Imam Syafi’i dan ijma para ulama berpendapat bahwa dibolehkan berpoligami sampai empat istri dan tidak ada seorangpun dibenarkan kawin lebih dari itu, kecuali Rasulullah Saw sendiri sebagai pengecualian, sedangkan kau Syi’ah membolehkan lebih dari empat orang istri bahkan ada sebagian mereka yang membolehkan tanpa batas. Pendapat ini berpegang pada praktek Rasulullah sendiri. Imam Qurthubi menolak pendapat mereka dengan alasan bahwa bilangan dua dan tiga dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya kawin sembilan istri dan kata و (wawu) disini bukan menunjukkan jumlah.

Adapun kaum Rafidhah dan sebagian ahli Zhahir memahami kata “mastna” (dua-dua) sama artinya dengan dua tambah dua begitupula dengan kata “tsulatsa” (tiga-tiga) dan “ruba’a” (empat-empat). Bahkan sebagian ahli Zhahir berpendapat lebih ekstrim dari itu, yaitu mereka membolehkan kawin sampai delapan belas orang, dengan alasan bahwa bilangan-bilangan tersebut disebut dengan mengulang-ulang dan adanya kata penghubung “wawu” yang menunjukkan arti jumlah. Jadi ayat tersebut menunjukkan arti jumlah “2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18”. Faham-faham seperti ini jelas menunujukkan kebodohan mereka dalam memahami Bahasa Arab dan ijma kaum muslimin atau tabi’in yang tak pernah memadu lebih dari empat orang.

Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha’, Nasa’i dan Daruquthni dalam masing-masing kitabnya:

أنّ النبيّ صلعم قال لِغَيْلاَنَ بْنِ اُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ اَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُنِسْوَةٍ : اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Atsqalani yang masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang istri. Beliau bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya.”

Hadits ini menunjukkan bahwa setelah ayat di atas turun (An-Nisa: 3) Rasulullah memerintahkan agar setiap orang hanya boleh beristri maksimal empat orang tidak lebih dari itu, dengan selalu memperhatikan batasan-batasan “kemampuan” yang tersurat dan tersirat pada ayat tersebut.

C. Poligami Dan Tantangannya Di Masa Kini

Sudah menjadi kenyataan yang patut didiskusikan oleh para ahli hukum Islam, bahwa poligami memerlukan tata aturan yang “khusus”, agar orang yang hendak melakukan poligami tidak hanya asal melakukan, terlebih dalam pemahaman ayat di atas (QS. An-Nisa: 3) tidak konprehensip. Walau ulama sepakat akan kebolehannya melakukan poligami, ada pula yang melarangnya dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini membuktikan bahwa poligami adalah pekerjaan/perbuatan yang “sulit”. Orang-orang Barat menentang keras poligami, dengan alasan emansipasi. Kalau seorang laki-laki dapat berpoligami mengapa kaum wanita tidak dapat berpoliandri? Demikian alasan mereka. Pendapat ini dijelaskan oleh ahli hukum Islam (ulama) dengan mengatakan: “…bahwa emansipasi wanita dalam hal pernikahan tidak berlaku secara mutlak karena tabiat kaum wanita berbeda sekali dengan kaum laki-laki. Seorang wanita diciptakan Allah memiliki rahim dan dapat hamil sekali dalam setahun, sedangkan laki-laki tidak. Seorang laki-laki dapat mempunyai keturunan anak dan beberapa istri, dan dia bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan mereka. Sedangkan jika kaum wanita melakukan poliandri dengan tiga atau empat suami misalnya, maka siapakah yang harus bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya? Apakah suami pertama atau suami kedua, atau suami ke empat itu penanggung jawabnya? Demikian pula nasib anaknya, apakah akan dinisbatkan kepada suami pertamanya atau dinisbatkan kepada semua suami tadi (gabungan)? Atau mungkin dia memilih salah seorang dari mereka dan menisbatkan anaknya kepadanya?”

Walau demikian, ulama Islam ada yang memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resiko (mudharat) ketimbang manfaatnya, demikian pendapat Masjfuk Zuhdi. Manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti istri mandul dan bagi mereka yang mampu berlaku adil dalam kontek seperti ayat di atas.

Selain itu, poligami juga mendapat tantangan berat bagi mereka yang tidak suka dengan perbuatan tersebut, bahkan pelarangan tersebut dilembagakan dalam sebuah hukum positif (Peraturan Perundang-undangan) disuatu negara, seperti di Indonesia ada PP No. 10 tahun 1983 yang secara tidak langsung melarang poligami bagi pegawai negeri sipil dan yang disamakan (seperti pejabat pemerintahan desa) dengan sangsi pemberhentian tugas kepegawaiannya. Secara tidak disengaja, pelarangan tersebut akan membawa efek kehancuran moral suatu bangsa pada skala yang lebih besar. Karena akan timbul tempat-tempat pelacuran, istri simpanan dan sebagainya, sebagai jalan keluar pemenuhan kebutuhan libido yang sangat besar. Maka timbullah berbagai penyakit, seperti AIDS.

D. Hikmah Poligami

Karena ajaran Islam itu rahmat, maka pembolehan pelaksanaan poligami dalam Islam membawa hikmah sebagai berikut: 1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul 2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri 3. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya 4. Untuk menhindarkan laki-laki dari perbuatan zina, jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena sesuatu penyakit yang berkepanjangan 5. Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar, agar mendapatkan suami yang berfungsi melindunginya, memberi nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya 6. Untuk menghibur perempuan yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan, agar tidak merasa kesepian.

Mengenai hikmah Nabi Muhammad Saw diizinkan beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya ialah sebagai berikut: 1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan Nabi dalam keluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan. 2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits Kepala suku ‎Bani Musthaliq.Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti Saudah binti Zum’ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia). Mereka memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. KESIMPULAN Dari keterangan di atas, dapatlah di ketahui bahwa aturan berpoligami dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk pemuasan syahwat laki-laki semata, melainkan lebih mulia dari apa yang wanita bayangkan. Bahkan poligami dapat mengangkat status perempuan dari kehinaan dan kehancuran, seperti terlihat dalam hikmah poligami. Poligami juga dapat dijadikan sarana pengembangan Islam (da’wah) dan pranata sosial. Maka tak salah jika Mahmud Akkad berpendirian bahwa wanita yang menolak atau tidak menerima praktek poligami akan hidup sendiri tanpa keluarga sehingga hidupnya akan lemah

Selain itu poligami juga dapat mencegah maraknya bisnis-bisnis pelacuran, yang kerap terjadi saat ini, disamping mencegah timbulnya penyakit sek, seperti sipilis, AIDS dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa poligami merupakan terapi dari kehidupan sek pada zaman yang katanya modern. Namun demikian jika hendak berpoligami harus memenuhi syarat-syarat “adil” sebagaimana yang diterangkan pada konteks ayat di atas (An-Nisa: 3, 129), agar tata aturan poligami tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Dan yang terpenting syari’at Islam berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Al-Qur’an dan Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

AL-ATTHAR, Abdul Nasir Taufiq, DR., Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-undangan, Jakarta, Bulan Bintang: 1976, cet. ke-1

AL-JAHRAN, Musfir, DR., Poligami Dari Berbagai Persepsi, Jakarta, Gema Insani Press: 1996

DEPAG, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Gema Risalah Press: 1989

Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka: 1990, cet. ke-1

IDHOMY, Dahlan, Drs., Azas-Azas Fiqh Munakahat; Hukum Keluarga Islam, Surabaya, Al-Ikhlas: 1984

MAHJUDDIN, Drs., Masailul Fiqhiyah; Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini, Jakarta, Kalam Mulia: 1992

MUHDLOR, A. Zuhdi, Memahami Hukum Islam (Nikah, Thalak, Cerai Dan Rujuk), Yogyakarta, Al-Bayan: 1994

SABIQ, Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung, Al-Ma’arif: 1985, terj. jld. 6

ZUHDI, Masjfuk, Prof. Drs. H., Masail Fiqhiyah, Jakarta, CV. Haji Masagung: 1992, cet. ke-3